Pendidikan adalah hak dasar warga Negara, yang wajib disediakan & dilayani oleh Pemerintah. Setiap warga berhak atas masa depannya yang lebih baik. Masa depan Negara inipun sangat tergantung dari Sumber Daya Manusia yang dipersiapkan saat ini. Rupanya, ini disadari betul oleh perangkat pendidikan yang ada di Kota Bogor, dengan menerapkan strategi pendidikan yang jelas & tegas. Berikut wawancara khusus wartawan Jurnal INDONESIA (JURINDO), Adhie, dengan Kepala Dinas Pendidikan (KADISDIK) Kota Bogor, Aim Halim Hermana (6/6/2011).

JURINDO: Kota Bogor meraih predikat sebagai 10 Kota Terbaik tingkat Nasional, tentu hal ini tidak lepas dari peran dunia pendidikan di kota ini, Bagaimana Anda mempersiapkan itu semua?

KADISDIK: Salah satunya adalah meningkatkan mutu pendidikan di kota Bogor, dan ini juga telah tertuang dalam rencana strategis pendidikan nasional tentang pilar pendidikan, aspek pemerataan, peningkatan mutu & akuntabilitas.

Ditindaklanjuti di kota Bogor, saat ini mengorientasikan/memfokuskan pada upaya peningkatan mutu pendidikan, dan ini harus diawali dengan peningkatan kualitas tenaga kependidikan, penyempurnaan sarana prasana, penciptaan situasi yang kondusif, perbaikan proses belajar mengajar melalui peningkatan disiplin bagi tenaga kependidikan, kemudian bagi para siswa, dll.

JURINDO: Bagaimana dengan hasil Ujian Nasional tahun ini?

KADISDIK: Alhamdulillah, untuk Kota Bogor tergambar ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun kemarin. Untuk kelulusan SMA-SMK mencapai 99,74%. Kemudian untuk SMP juga ada peningkatan lebih tinggi, 99,95%. Untuk SD kami belum terima. Indeks nilai rata-rata diatas 7,5.

JURINDO: Apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan taraf pendidikan warga kota Bogor?

KADISDIK: Kita tetap, yang pertama, ingin menerima seluruh warga usia sekolah, agar tertampung diseluruh sekolah yang dimiliki oleh kota Bogor, baik itu di PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK. Tidak ada lagi usia sekolah yang tidak tertampung. Apakah yang mengalami kesulitan ekonomi, atau yang diluar itu. Yang mengalami kesulitan ekonomi harus tetap sekolah, dan kita upayakan untuk gratis, baik itu di SD, SMP maupun SMA.

Yang kedua, setelah mereka diterima, selanjutnya bagaimana kita membina para siswa pada tahap awal ini agar tetap betah di sekolah, tidak keluar lagi/drop out. Caranya, dengan pendidikan keramahan yang diberikan oleh sekolah. Sekolahnya bersih, sejuk, pelayannnya ramah, situasinya kondusif, manajemennya bagus, dsb sehingga anak merasa betah di sekolah.

Langkah ketiga, baru kita berupaya meningkatkan mutu pendidikan, yaitu melalui perbaikan tenaga kependidikan, perbaikan sarana prasarana, peningkatan anggaran pendidikan, hubungan dengan masyarakat supaya tetap membantu mengembangkan pendidikan, kerjasama dengan berbagai pihak. Karena   pendidikan bisa dicapai dengan baik bukan atas nama Dinas Pendidikan tapi oleh berbagai pihak. Tanpa bantuan dari berbagi lapisan masyarakat, akan sulit dicapai kualitas yang diharapkan..

JURINDO: Tentang anggaran yang disiapkan bagi pendidikan di kota ini?

KADISDIK:  Sudah di atas rata-rata, lebih dari 30% dari APBD. Tapi yang paling besar diantaranya untuk penggajian. Kita punya  5.170 Pegawai Negeri yang menghabiskan dana sangat besar, lebih dari Rp 300 Milyar/tahun. Alhamdulillah kota Bogor sudah  melampaui target yang ditetapkan Negara, 20% dari APBD untuk pendidikan.

JURINDO: Tentang masih banyaknya guru & tenaga Tata Usaha/Administrasi sekolah, yang belum diangkat menjadi PNS walaupun sudah puluhan tahun bekerja?

KADISDIK:Ya, kita memang memiliki 5.000 lebih guru swasta. Dan untuk pengangkatan pegawai negeri itu ada kriterianya. Ada ketentuan usia, administrasi, dsb. Ada diantaranya yang memenuhi ketentuan untuk diangkat pada tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan setiap tahun ada pengangkatan, bergulir terus sesuai kebutuhan. Nanti bisa dicek di bidang kepegawaian. Bahwa ada perbaikan untuk pengangkatan, termasuk untuk tenaga administrasi sekolah yang sangat diperlukan. Dan kita sudah menyampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan.

JURINDO: Tentang program RSBI yang digulirkan pemerintah. Ternyata banyak berkembang kritikan dari masyarakat -termasuk para guru- terhadap bentuk sekolah ini. Diantaranya plesetan Sekolah Bertarif Internasional, ada juga Sekolah Berlagak Internasional. Bagaimana Anda menyikapinya?

KADISDIK: Sekolah Bertaraf Internasional sebetulnya ‘kan sekolah nasional yang memiliki kualitas sama dengan yang diluar. Tidak pernah bermimpi Indonesia ingin mambangun sekolah internasional, yang ada di benak bangsa Indonesia, kita ingin  memajukan berbagai lembaga pendidikan termasuk sekolah, yang memilki kualitas yang sama dengan sekolah-sekolah di negara lain.    

Tapi bagaimanapun juga, bangsa Indonesia memilki falsafah tersendiri. Sekolah Bertaraf internasional tidak boleh menyimpang dari falsafah itu & keluar dari koridor pemberdayaan budaya lokal daerah. 

Oleh karena itu yang disamakan di tingkat internasional:  pertama di bidang penguasaan bahasa asing, kedua di bidang penguasaan IT (Teknologi Informasi) yang di luar negeri sudah dikenalkan sejak SD. Yang ketiga di bidang penguasaan Mathematic & Ilmu Phisic. Kemudian Biologi, Kimia, Antariksa, Ilmu Kebumian, dsb kita ingin kembangkan, sehingga penguasaannya sama dengan negara-negara lain, termasuk pengembangan  budaya di setiap daerah.

Nah, untuk berfokus pada hal-hal tersebut, tentu memerlukan dukungan dana yang signifikan. Dana itu diberikan dari pemerintah & partisipasi masyarakat. Dana yang masuk ke RSBI dari masyarakat itu sesuai  hasil diskusi antara Dinas Pendidikan dengan berbagai elemen masyarakat. Hasil diskusi itu lalu didiskusikan lagi dengan  DPRD komisi D. Lalu direkomendasikan kepada Bp Walikota. Akhirnya Pak Wali membuat keputusan, bahwa SMA RSBI itu Rp  4 juta. Itu standar maksimal. Dengan ketentuan peningkatan kualitas pembelajaran, kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan pihak di luar negeri. Jika lebih dari (tarif) itu tidak boleh, kalau bisa di bawah itu. Pihak sekolah bisa melakukan kesepakatan dengan orangtua/wali. Tapi tidak boleh ada kesepakatan diatas ketentuan Walikota.

JURINDO: Selain itu, apakah masih boleh melakukan pungutan?

KADISDIK: Di situ ‘kan sudah ada SPP, DSP. Kalau diluar itu terjadi dan itu sifatnya bantuan sukarela dari masyarakat, boleh. Misalkan ada orang tua yang memiliki kelebihan dan ingin memberikan bantuan sukarela  dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, itu boleh. Asal jangan melakukan pungutan, , meminta, memaksa.

Dan ciri sukarela itu ada tiga: yang pertama jumlahnya bervariasi. Kedua, tidak ada batas waktu penyelesaian, dan yang ketiga apabila terjadi sesuatu terhadap orang yang akan menyumbang tadi, misalkan orangtuanya meninggal, maka tidak wajib hutang. Yang selanjutnya bantuan-bantuan itu diserahkan ke pihak sekolah untuk dimanfatkan dalam rangka meningkatkan mutu, dan harus dikelola dengan transparan & akuntabel.

JURINDO: Apakah nanti tidak akan terjadi perbedaan pelayanan kepada siswa, antara yang menyumbang dengan yang tidak?

KADISDIK: Oh..Tidak boleh! Kalau ada indikasi seperti itu, informasikan ke kami, akan kami tegur. Misalkan ada siswa yang tidak menyumbang, lalu belajarnya dipinggirkan, tidak diperhatikan. Dengan yang menyumbang, sama saja.  Jadi,  yang ada di mata sekolah bukan bantuan, tapi hanya ketekunan, kejujuran, & prestasi siswa. Dan itu yang dimaksud dengan subsidi silang, orang yang mampu silakan membantu sesuai kemampuannya, yang kurang mampu tetap belajar dengan baik dan tidak terbebani.

Aturan yang kita tetapkan, apapun kriteria sekolahnya, termasuk RSBI, harus mengalokasikan 20% untuk siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Misalkan jumlahnya 300 siswa, maka 60 orang siswa harus dibebaskan dari biaya. Itu sudah kita umumkan ke sekolah-sekolah,  dimulai tahun sekarang dan sudah ada surat resmi dari kita. Tapi sebaiknya orangtua siswa mempersiapkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan, sehingga ada pertanggungjawaban pihak sekolah. Anggaran 20%nya dari silang subsidi tadi, sekolah punya uang dari orangtua siswa yang mampu.

Kemudian ada juga beasiswa, bantuan untuk siswa kurang mampu, dan kita hanya menyalurkan. Misalkan dari anggaran  Jawa Barat/Pusat, atau dari bantuan  lembaga-lembaga lain. Jumlahnya bervariasi, bantuan itu per siswa ada yang Rp 600.000, ada yang Rp  450.000,- per tahun. 

(Adhie)