Jurnal INDONESIA, KAB. BOGOR— Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat  yang tenteram dan bersih dari kemaksiatan,  Pemda & DPRD Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus melaksanakan Program Nobat (Nongol Babat) terhadap sarang-sarang penyakit masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, DPRD Komisi A yang dipimpin Ade Munawaroh, SH menggelar acara “Dengar Pendapat Umum : Program NOBAT dalam perspektif Penegakan Hukum di Kabupaten Bogor”, 21/6/2011 yang lalu di lobby gedung DPRD.

Acara dihadiri sejumlah pembicara diantaranya Asisten Pemerintahan Yasin Zaenudin, mewakili Bupati Rachmat Yasin, Kapolres Bogor AKBP Hery Santoso, Ketua MUI Mukri Adji,  pengamat hukum pidana dari Universitas Pakuan, Kepala Seksi Upaya Hukum Kejaksaan Negeri Cibinong, serta beberapa Kepala SKPD, termasuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Dace Supriyadi.

Kapolres Bogor AKBP Herry Santoso, menyatakan akan mendukung sepenuhnya program Nobat itu, karena  program tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Polri,  yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, khususnya pasal 15. ”Dalam pasal itu, selain menjaga keamanan, Polri juga bertugas mencegah timbulnya penyakit masyarakat (pekat),” jelasnya. Namun, lanjut Herry, agar program ini bisa berjalan efektif dan membuahkan hasil, pihaknya meminta Nobat ini harus memiliki payung hukum yang jelas. ”Aturannya bisa dituangkan dalam Perbup, bahkan untuk menguatkan lagi bisa dimasukan kedalam Perda khusus,’ ujarnya. Ini dianggap penting, agar program yang akan dilaksanakan itu terencana, baik dari obyeknya, personil maupun dari sisi anggaran. ”Jika semuanya itu terpenuhi, saya yakin program ini akan mencapai hasil yang diharapkan semua pihak,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Mukri Adji menyatakan, pelaksanaan program ini akan berjalan baik jika terjadi sinergi antara ulama & umaro.

Sedangkan Asisten pemerintah Yasin Zaenudin  menegaskan, meski dalam pelaksanaan Nobat itu, aparat penegak perda sering mendapatkan hambatan, namun bukan berarti niat pemda untuk membersihkan Kabupaten Bogor, dari sarang-sarang prostitusi akan melemah. “Walau, sekarang ini Kasat Pol PP tersandung kasus hukum, gara-gara pembongkaran kafe Sayap, Nobat akan kita jalankan,” tegasnya. Menjawab pertanyaan, kenapa sampai pertengahan 2011 ini Sat Pol PP, sepertinya tak lagi tegas melaksanakan tugasnya, Yasin mengatakan aparat penegak perda itu, sekarang ini tengah menginventarisir lokasi-lokasi bangunan mana saja yang akan dibongkar. Karena ditenggarai disalahgunakan izinnya. ”Dan itu dilakukan bersama dengan Dinas Tata Bangunan & Pemukiman,” tegas Yasiza.

Sementara itu, pengamat hukum pidana Bintatar Sinaga, menegaskan sebagai aparat yang tugasnya melaksanakan/menegakan perda Sat Pol PP tak perlu ragu, apalagi takut melakukan tindakan membongkar bangunan yang diduga izinnya disalahgunakan. Tapi dosen senior Universitas Pakuan ini mengingatkan untuk menghindari adanya upaya hukum dari pemilik bangunan, Sat Pol PP harus mengikuti proses. “Kalau semua itu diikuti, tak aka nada Sat Pol PP yang bisa dijerat hukum, khususnya pidana, karena tugas mereka itu melaksanakan perintah atasan, dalam hal ini Bupati,”ujarnya.

Program Nobat (Nongol Babat) yang dilaksanakan Pemda Kab. Bogor sejak tahun akhir 2009, ternyata pelaksanaannya belum dipayungi aturan hukum yang tegas. Meski ada Perda Nomor 8 tahun 2006 yang mengatur tentang ketertiban umum. Namun perda produk DPRD periode 2004-2009 itu kurang spesifik mengatur program yang digagas Bupati RY tersebut. Akhirnya, peserta diskusi ini sepakat menjadikan NOBAT tetap dijalankan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, dan dituangkan dalam bentuk Perda, sehingga komtmen pemberantasan pelanggaran hukum ini menjadi jelas. (Adhie/Deltie)